Hendri Kampai: Indonesia Sehat Jangan Sekedar ‘Jargon’

KESEHATAN - Ketika kita berbicara tentang kesehatan masyarakat, slogan “Indonesia Sehat” sering terdengar lantang dalam berbagai kampanye pemerintah dan kebijakan publik. Namun, seberapa jauh realisasi dari jargon ini dalam kehidupan nyata? Apakah benar semua warga Indonesia dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus khawatir soal biaya? Faktanya, sistem kesehatan kita masih menyisakan tantangan besar, terutama bagi masyarakat kecil yang berharap mendapatkan layanan medis gratis yang optimal dari Puskesmas hingga Klinik Spesialis, terutama di rumah sakit-rumah sakit pemerintah.

Kesehatan Gratis Bukan Sekadar Impian
Di banyak negara maju, sistem kesehatan gratis atau subsidi kesehatan menjadi standar bagi warga negara mereka. Indonesia sebenarnya telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan akses layanan medis bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak keluhan soal antrean panjang, fasilitas yang terbatas, serta berbagai kendala birokrasi yang membuat masyarakat enggan mengakses layanan kesehatan gratis ini.

Baca juga: Program Senam Sehat Rumah Tahanan Negara Salatiga

Padahal, dengan sumber daya dan potensi yang ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk menyediakan layanan kesehatan gratis yang lebih luas dan efisien, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Layanan ini seharusnya bisa mencakup Puskesmas sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat hingga layanan spesialis di rumah sakit besar tanpa harus membebani rakyat dengan biaya tambahan yang tinggi.

Puskesmas sebagai Benteng Kesehatan Masyarakat
Sejak lama, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan primer. Dengan ribuan Puskesmas tersebar di seluruh Indonesia, fasilitas ini seharusnya bisa menjadi tempat pertama yang diandalkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta deteksi dini berbagai penyakit.

Baca juga: UHC, RS Mandalika Sosialisasikan 21 Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung BPJS

Namun, tantangannya adalah masih banyak Puskesmas yang kekurangan tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas yang memadai. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang bahkan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jika konsep “Indonesia Sehat” ingin benar-benar diwujudkan, maka penguatan Puskesmas dengan anggaran yang lebih besar, tenaga medis yang lebih profesional, dan fasilitas yang lebih lengkap harus menjadi prioritas utama.

Rumah Sakit Pemerintah: Harapan atau Beban bagi Pasien?
Selain Puskesmas, rumah sakit pemerintah juga menjadi pilar utama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Di sinilah masyarakat bisa mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dari rawat inap hingga tindakan spesialis. Namun, banyak rumah sakit pemerintah menghadapi permasalahan klasik seperti antrian panjang, keterbatasan tempat tidur, serta kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan.

Baca juga: Berikan Keamanan Pada Ibu-ibu di Pos Yandu, Bhabinkamtibmas Sampaikan Pesan Kamtibmas

Seharusnya, rumah sakit pemerintah bisa menjadi pusat layanan kesehatan gratis yang lebih manusiawi, tanpa harus memberatkan pasien dengan biaya-biaya tambahan. Negara perlu memastikan bahwa anggaran kesehatan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek-proyek birokratis yang tidak berdampak langsung pada kualitas layanan.

Selain itu, pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme BPJS Kesehatan, yang sering kali dianggap terlalu birokratis dalam mengcover biaya pasien. Banyak pasien yang masih harus membayar biaya tambahan di luar skema BPJS karena alasan-alasan administratif. Sistem ini harus dibenahi agar semua warga negara benar-benar bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus khawatir soal biaya.

Baca juga: Berkebutuhan Khusus Sejak Lahir, Nina Sulastri Butuh Bantuan Kursi Roda

Klinik Spesialis: Menghapus Diskriminasi dalam Akses Kesehatan
Selain Puskesmas dan rumah sakit pemerintah, klinik spesialis juga seharusnya menjadi bagian dari ekosistem kesehatan gratis di Indonesia. Banyak penyakit yang membutuhkan penanganan khusus oleh dokter spesialis, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Namun, akses ke dokter spesialis masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat kecil, karena biaya konsultasi dan pengobatan yang tinggi sering kali tidak sepenuhnya dicover oleh BPJS.

Untuk mewujudkan "Indonesia Sehat", negara perlu menjamin bahwa semua masyarakat, termasuk yang tidak mampu, bisa mendapatkan layanan dari dokter spesialis tanpa diskriminasi finansial. Ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah rumah sakit spesialis pemerintah, memperbanyak program beasiswa untuk dokter spesialis di daerah, serta memperbaiki skema BPJS agar lebih fleksibel dalam mencakup pengobatan spesialis.

Baca juga: Pastikan Kesehatan Personil, Si Dokkes Polresta Mataram Rutin Periksa Kesehatan Personil

Indonesia Sehat Harus Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Jika pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan "Indonesia Sehat", maka layanan kesehatan gratis dari Puskesmas hingga klinik spesialis harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar jargon politik atau program setengah hati.

Dengan memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan jumlah tenaga medis, memperbaiki skema BPJS, serta memastikan anggaran kesehatan dikelola dengan transparan dan efektif, Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyatnya.

Karena sehat bukan sekadar hak bagi yang mampu membayar, tetapi hak bagi setiap warga negara.

Jakarta, 21 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi